Korupsi berasal dari kata kerja latin corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, menyogok. Dalam arti luas juga bisa dijelaskan dengan penyalahgunaan jabatan resmi, untuk keuntungan pribadi. Kata kerja ini muncul di berbagai bidang, semisal dalam kancah politik dan birokrasi bisa berbentuk pencucian uang, bisnis prostitusi atau pungli. Dalam kehidupan pekerja kantoran bisa seperti telat deadline tugas dari atasan atau sering mengambil cuti libur. Pun dalam kehidupan pelajar / mahasiswa , Korupsi bisa berbentuk korupsi waktu seperti bolos mata kuliah, berbohong, menyalin jawaban ujian, dll.
Hal ini terjadi dikarenakan kurang tepatnya pengambilan keputusan oleh pemerintah atau atasan, juga bisa disebabkan oleh lemahnya ketertiban hukum, nepotisme dan sering menyelenggarakan proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar tanpa memperkirakan keseimbangan perekonomian masyarakat.
Dalam hal ini jelang pergantian kepemimpinan tahun ini, kabar pilpres bak kacang goreng. Tumpah ruah di sebuah negeri antah berantah. Dari isu politik hingga diperparah dengan ketidakstabilan harga BBM dan kerusakan infrastruktur dimana-mana akibat bencana alam yang semakin membuat rakyat antah berantah semakin sengsara.
Berbagai macam peristiwa yang terjadi, jejak sponsor berbagai partai, kampanye serta slogan antar kelompok yang menunjukkan keberpihakan yang bertebaran dimana-mana. Baliho , dinding bangunan, tiang listrik, billboard maupun jutaan akun sosial media merekam jelas jejak seluruh detik yang terjadi di setiap lini kehidupan negeri antah berantah. Terlebih hukum yang berlaku seolah timpang sebelah, tumpul ke atas namun tajam ke bawah.
Perkenalkan. Negeri ini dinamakan dengan ‘ Negeri Para Koruptor’. Selain masuk kategori top five negara terkorup di dunia, ia juga berhasil meraih banyak catatan angka merah lainnya. Rekor prestasi dalam urusan pengedar narkoba ke-6 dan rekor nomer wahid dalam urusan jam karet kedisiplinan. Lampu lalu lintas dan pos-pos keamanan yang berjejeran di sepanjang jalan tak mampu menaklukkan kemacetan. Bunyi klakson dan makian pengguna jalan sudah sangat akrab di telinga. Dari total 7 milyar penduduk semesta ini, 269 juta jiwa di antaranya telah terjebak dalam ruwetnya negeri antah berantah ini. Sebab ini pula, negeri ini layak menyandang gelar selanjutnya. Yaitu ‘Negeri jam karet ’.
Penghuni negeri antah berantah adalah makhluk-makhluk dari berbagai jenis, ras, dan suku, yang memiliki kebutuhan luas. Dalam sehari, lima kilogram beras lengkap beserta lauk pauknya belum tentu bisa dipenuhi oleh setiap kepala keluarga. Bahkan para tunawisma harus memaksa diri untuk tidur 8 jam lebih seharian demi meredam “kecamuk perang” dalam perutnya.
Menengok fenomena pada satu sudut sekolah di ‘negeri para koruptor’ ini, seorang murid menampar gurunya, ribuan lainnya melihat contekan pada saat ujian dengan diam- diam. Hanya sebagian guru yang menindak, sebagian lainnya memilih berpura-pura tidak tahu demi gaji butanya. Nurani tetua ‘ Negeri Para Koruptor’ ini tengah diuji. Lain bila melihat ke pelosokan desa, guru-guru honorer dan tenaga kesehatan yang bekerja sukarela kurang diperhatikan. Biaya sehari-hari; sandang, pangan, bahkan gaji pokok statusnya terus menggantung.
Ketidakstabilan birokrasi pemerintahan negeri ini menyebabkan koruptor- koruptor baru bermunculan setiap hari. Para pejabat yang ogah-ogahan bekerja, seorang anak yang berbohong demi uang sakunya, atau contoh-contoh lain yang sudah jamak terjadi di negara ini.
Dalam kancah politik, munculnya seorang koruptor berarti juga kerugian bagi sekian ribu rakyat jelata. Tanpa memedulikan akibatnya, selain uang yang lenyap ia juga menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Pada saat yang sama korupsi akan mempersulit jalannya pemerintahan dan mengurangi nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi masyarakat, selain itu juga mengikis kemampuan pemerintah karena mengabaikan prosedur dan tatanan negara.
Sebagai efek sampingnya, kata kerja ini cenderung merugikan rakyat menengah ke bawah. Dari sisi ekonomi yang mengalami kesenjangan dan status sosial yang dikotak-kotakkan, maka ruang lingkup ‘Negeri Para Koruptor’ ini berubah menjadi sempit. Dana yang seharusnya dikucurkan untuk kesejahteraan rakyat justru dialihkan sebagai dana kampanye atau kepentingan pribadi politikus.
Kurangnya perhatian dari para tetua, maka pendidikan wajib yang semula 9 tahun terpotong menjadi sekian tahun karena ketidakmampuan finansial dan kurangnya pemahaman bahwa kualitas negeri juga tergantung pada pendidikan masyarakatnya. Perilaku amoral, merampas hak orang menjadi lumrah terjadi. Negeri ini, ‘Negeri Para Koruptor’, hampir setiap jiwa yang menghuninya merupakan salah satu dari tiga golongan; jika bukan akan menjadi, tengah menjadi atau yang paling minimum yaitu akan pensiun dari kata kerja ini.
Menjadi harapan rakyat kepada pemerintah dan tetua pelayanan publik ‘Negeri Para Koruptor’ agar lebih menekuni hal keramat ini, yaitu memerhatikan masyarakat tanpa memandang strata sosial dan jabatan kekuasaan. Dengan begitu, diharapkan bisa menarik rasa simpatik rakyat, mampu mengubah image serta menggeser peringkat negeri antah berantah ini menjadi lebih baik dan bersih dari sifat koruptif. Kelak, beberapa tahun ke depan, menjadi harapan bagi tiap individu generasi untuk mengubah gelar dari ‘Negeri Para Koruptor’ menjadi ‘ Negeri Anti Korupsi’. Agar suatu harapan bisa terwujud, maka dibutuhkan usaha lebih keras untuk merealisasikannya, membuatnya lebih dari sekedar angan-angan belaka. Salah satunya dengan memecah harapan besar itu menjadi puzzle-puzzle yang lebih kecil, sehingga akan terasa mudah untuk mewujudkannya. Namun setidaknya usaha tiap kelompok yang dimulai dari diri sendiri, bisa menjadi picu untuk gerakan yang lebih besar, lebih jujur dan lebih peduli lagi dibanding sebelum-sebelumnya.
